KADES DESA BANGUN SARI KEC.TALAWI-BATUBARA RESMI DILAPOR DIKEJARI BATUBARA
Batubara| Sorotnews
Kades Desa Bangun Sari Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara Propinsi Sumatera Utara Resmi dilaporkan oleh DPP LSM MITRA di Kejaksaan Negeri Batubara berdasarkan laporan masyarakat desa bangun Sari kepada DPP LSM MITRA beberapa bulan yang lalu, dan Tim Investigasi LSM MITRA meninjau lapangan sesuai laporan masyarakat setelah itu baru di sampaikan laporan resmi di Kejaksaan Negeri Batubara Kamis,30/11
Sebelum LSM MITRA melaporkan Oknum Kades Desa Bangun Sari di Kejaksaan Negeri Batubara,Ketua Umum LSM MITRA telah mesomasi dan meminta Kades mengklarifikasi sasaran penggunaan Dana Desa yang menjadi dugaan masyarakat di salah gunakan oleh Oknum Penyelenggara Dana Desa,ungkap Sekretaris DPP LSM MITRA Kamis,30/11 kepada wartawan di kantor Kejari Batubara setelah laporan resmi di terima oleh sekretariat Kejari Batubara.
Beberapa masyarakat dari dusun empat,lima dan enam saat dikonfirmasi wartawan mengatakan kami sudah jenuh dan bosan melihat kinerja oknum Kades kami Berinisial MS dan terlebih pak sejak ada Dana Desa yang nilainya cukup besar,harusnya di manfaatkan dengan tepat sasaran,malahan di bangun rabat beton di jalan buntu yang tidak prioritas di lewati masyarakat banyak dan setiap pembagian beras raskin sekarang rastra setiap kami yang menerima rastra terutama didusun lima dikutip uang gotong royong sebesar Rp.2000,-tapi gotong royong tidak pernah dilaksanakan,baru setiap musrebang yg di undang hanya orang terdekat Kades dan kroninya,dan setiap pengurusan surat Tanah sulitnya minta ampun,makanya kami masyarakat bangun Sari berterima kasih kepada LSM MITRA yang telah menyalurkan aspirasi kami langsung kekantor Kejari Batubara,nanti kalau kami dipanggil ya kami hadir pak,mungkin kehadiran kami mempermudah oknum Kejari Batubara dalam mengembangkan proses hukum,ungkap beberapa warga masyarakat jumat,1/12 di bangun Sari.
Hingga berita ini diturunkan,Kades belum dapat di Konfirmasi dan keterangan apapun dari jajaran pemerintahan Desa belum dapat dihubungi dan dikonfirmasi berhubung hari libur.
Minggu, 26 November 2017
KADES SEI BLURU DIDUGA LANGGAR PERDA DALAM PEMBERHENTIAN KAUR DESA
ASAHAN|Sorotnews
Setelah pelantikan Kades Sei bluru yang baru,kini Kades tersebut diduga melanggar perda Kabupaten Asahan No.6 tahun 2017 tentang perangkat Desa.
Beberapa kaur pada awal pemerintahan Kades Sei bluru yang baru di berhentikan secara sewenang wenangnya Kades tanpa mengedepankan perda dan ironisnya yang telah di berhentikan di tarik masuk kembali menjadi perangkat Desa yg diduga oknum perangkat Desa tersebut sudah tidak memenuhi syarat kelayakan karena umurnya sudah berjalan 43 tahun.
Menurut salah seorang kaur yang telah di berhentikan oleh oknum Kades Sei bluru mengatakan bahwa Kades memberhentikan saya tanpa surat pemberitahuan awal dan Kades diduga menyuruh oknum perangkat Desa kerumah saya untuk menandatangani selembaran surat pengunduran diri sebagai perangkat Desa pada hal saya tidak pernah mengundurkan diri,dan oknum perangkat Desa tersebut menyampaikan ke saya bahwa kalau surat pernyataan pengunduran diri ini tidak ibu tanda tangani maka gaji ibu tidak bisa ibu terima katanya kepada saya ungkap Oknum kaur yang diberhentikan kerja kepada wartawan,kamis,23/11/2017 di rumahnya.
Saat oknum Kades di Konfirmasi wartawan tentang dugaan dalam pengangkatan perangkat Desa tidak sesuai perda,Kades dengan tegasnya mengatakan bahwa saya memberhentikan mereka tidak berdasarkan perda karena itu adalah hak prioritas saya,dan setiap tahun perangkat Desa itu wajib SK baru,dan kalau saya di gugat kehukum saya sudah siap Tantang oknum Kades kepada wartawan.
Saat wartawan menanyakan soal surat Rekomondasi dari camat oknum Kades mengatakan itu rahasia pak,yg penting ada dan saya memberhentikan mereka sudah sesuai menurut saya,tegasnya kepada wartawan,Kamis,23/11 dikantornya.
Sampai berita ini turun,pihak kuasa hukum dari oknum kaur yang diberhentikan lagi berusaha melakukan mediasi dan menurut kuasa hukum Hotma sagala akan segera menyampaikan hal ini ke Bupati Asahan secara surat agar jangan ada dugaan penyalahgunaan atau ke sewenang wenangnya Kades dalam menjalankan tugas dan fungsinya,ungkap Hotma kepada wartawan dikantornya.(an01)
Jalan dusun sei kering dan dusun sentul desa juhar Menuju jln penghubung kedesa gelam sei sarimah Dikeluhkan Para Pengendara dan msyarakan dusun sentul sangat parah.
Sergai (Sorot news)
Sepanjang jalan dsn sentul desa juhar Kecamatan Bandarkahlifah, Kebupaten serdang bedagai menuju desa gelam sei sarimah dikeluhkan para pengendara roda dua dan empat. Pasalnya, jalan tersebut rusak parah .
sekian disampaikan warga sekitar sarib. Hendrik. jalal.saat berbincang-bincang dengan Sorot news, jumat(10-11) di desa juhar kec. Bandarkhalifah.
sarib mengatakan, jalan penghubung desa juhar kedesa gelam sei sarimah itu merupakan akses vital yang kerap dilalui masyarakat yang hendak ke desa gelam sei sarimah Jalan itu sangat ramai dilalui kendaraan yang hendak ke gelam sei sarimah. Namun sangat disayangkan akses tersebut belum kunjung juga di aspal. katanya.
Ia menambahkan, bahwa infrastruktur yang dibangun sejak tahun 2004. Hingga saat ini belum juga di aspal..msyarakat dusun sentul sangat meresah kan bisa sewaktu waktu tergelincir. membahayakan para pengendara apalagi bila melewatinya di malam hari.
Hal senada juga dikatakan hendri. Dia pun menyampaikan, akibat jln tersebut belum juga di aspal jln tersebut rusak parah beberapa titik jalan yang rusak parah dan digenangi air dan lumpur. ungkapnya.
Dari situasi yang ada warga berharap, agar Pemerintah serdang bedagai melalui Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak tutup mata dan sesegera mungkin memberikan solusi untuk mengatasi persolan tersebut. "Kami berharap pemerintah kabupaten serdang bedai melalui dinas terkait secepatnya membangun mengaspal di jalan tersebut agar ke depannya tidak lagi mengganggu dan mengancam keselamatan pengendara," harap warga. Sorot news. Amin sembiring
Heboh..Dugaan Upeti Pada Oknum Pejabat Oleh Kades Sidomulio Kec.Sei Balai-Batubara
Batubara| Sorotnews
Heboh....dugaan pemberian Upeti atau KW kepada oknum Camat,BPMPD,Dispenda,dan Inspektorat di Kabupaten Batubara oleh oknum Kades Desa Sidomulio Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara bernama Resmayanto julukan Anto opong, menjadi sarapan pagi rekan-rekan LSM dan Wartawan di tambah lagi adanya dugaan korupsi atau viktif Dana Desa/ADD tahun 2015 - 2016 oleh oknum Kades Desa Sidomulio serta dugaan pemotongan Honor Kadus.
Dugaan pemberian Upeti kepada oknum camat sebesar Rp.5.200.000,--,oknum BPMPD dan Inspektorat sebesar Rp.3.992.800,--(dicatatkan oleh bendahara) dan yang tercatat di kwintasi dugaan pemberian Upeti kepada oknum BPMPD,Camat,dan Dispenda sebesar Rp.9.250.000,-- serta dugaan viktif Dana Desa/ADD tahun 2015 tanah Timbun sebesar Rp.14.175.000,--di tambah biaya persen tanah timbun dan scrap jalan sebesar Rp.676.860,--semua sesuai catatan buku pengeluaran Bendahara Desa Sidomulio pada tahun 2015.
Saat camat Sei Balai Lutfi Panjaitan dikonfirmasi melalui telepon selular membantah adanya Upeti yang di duga diberikan oleh oknum Kades Sidomulio dengan tegas saya mengatakan itu tidak benar,ungkap camat sabtu,28/10 kepada wartawan Sorotnews.
Saat BPMPD dikonfirmasi melalui Telefon selular Oberlin dan Kepala Inspektorat pada hari sabtu,28/10/2017 sekitar pukul 08'00 wib.tidak dapat dihubungi.
Menurut Ketua Umum LSM MITRA Alaiaro Nduru kepada wartawan mengatakan bahwa kasus ini segera kita laporkan kepada Kapolres Batubara dan Kejari Batubara dan juga segera kita somasi Inspektorat Batubara untuk meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan kita minta BPKP Sumut untuk mengaudit kembali sasaran dan Penggunaan Dana Desa/ADD tahun 2015 -- 2016 di desa Sidomulio Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batubara dan semua surat kita terkait laporan dan somasi kepada Kapolres,Kejari,Inspektorat dan BPKP Sumut kita kirim tembusannya di Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) Republik Indonesia di Jakarta,ungkap Ketua Umum LSM MITRA sabtu,28/10 di kantornya.
Turunnya berita ini,kita berharap agar Penegak Hukum menindak lanjuti kasus-kasus korupsi dan kita minta Plt.Bupati Batubara H.RM.Harry Nugroho segera copot Kades Sidomulio dari jabatannya bila terbukti telah melakukan penyalahgunaan Dana Desa/ADD atau korupsi.(Tim)
Melalui Konsolidasi dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis Serta Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi "Harry Nugroho Minta Bantuan KPK Berantas Korupsi di Pemkab Batubara"
Batubara| Sorotnews
Laporan Alaiaro Nduru
Melalui Pelaksanaan Konsolidasi dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis Serta Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Batubara Kamis,26/10 di Indrapura Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Batubara Harry Nugroho meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi di jajaran Pemerintah Kabupaten Batubara melalui tahapan Pencegahan Korupsi.
"Untuk memberantas praktek korupsi di Pemerintahan Kabupaten Batubara, kita berharap agar KPK dapat membantu," kata Harry Nugroho saat membuka rapat konsolidasi dan pembahasan rencana aksi strategis serta sosialisasi pengendalian gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di aula SMK Budi Darma, Kecamatan Air Putih, Batubara, Kamis (26/10/2017).
Ia mengatakan, sejak awal diangkat menjadi Plt Bupati Batubara pasca Bupati Batubara non aktif OK Arya Zulkarnain ditangkap KPK, beberapa kebijakan sudah dijalankan. Di antaranya tidak ada lagi pungutan yang tidak memiliki dasar.
"Sejak saya diangkat menjadi Plt Bupati Batubara, saya sudah buat kebijakan. jangan ada lagi pungutan yang tidak ada dasarnya (dalil), mulai Tingkat Desa, Sekolah hingga SKPD", katanya.
Koordinator KOMSUPGAH KPK RI Adlinsyah M. Nasution alias Coki mengatakan kita selalu melakukan pencegahan korupsi diseluruh indonesia,dan untuk pelayanan Perizinan telah terbentuk PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan tidak dipungut biaya(gratis),dan bagi ULP tidak dibenarkan pokja dari unsur SKPD ungkap Adlinsyah M.Nasution Kamis,26/10 di Batubara saat Rapat Konsolidasi dan Pembahasan Rencana Aksi Sektor Strategis Serta Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi pada Pemerintah Kabupaten Batubara.
Rapat konsolidasi dan sosialisasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihadiri oleh Koordinator Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (KORSUPGAH) KPK Wilayah III Sumatera Utara Adlinsyah M Nasution, Dandim 0208 Asahan yang diwakili Perwira Penghubung (Pabung), Kejari Batubara diwakili Kasubbag BIN Ivan , Kapolres Batubara diwakili Kasat Reskrim AKP Zulfikar, Ketua DPRD diwakili Wakil Ketua DPRD Batubara Suwarsono, anggota DPRD Batubara, Jajaran SKPD, Camat, Kepala Desa,LSM, dan elemen masyarakat.
Senin, 23 Oktober 2017
Wakil Ketua DPRD Sergai Defriaty Tamba "Reses di Bandarkhalifah"
Sergai|Sorot news
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) Defriaty Tamba SPd menggelar reses masa persidangan III tahun 2017 di Dusun Pardomuan Nauli, Desa Gelam Seisarimah, Kecamatan Bandarkhalifah, Senin (23/10).
Hal itu dilakukan untuk menyerap dan menghimpun setiap aspirasi dari masyarakat khususnya dari sektor perekonomian dan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam reses, Kepala Desa Gelam Seisarimah M Affan, kepala dusun, Ketua BPD Gelam Seisarimah Prima Sitinjak, para kelompok tani, Sekretaris LSM Mitra Sergai M Amin Sembiring, tokoh pemuda dan tokoh agama serta masyarakat.
Kepala Desa M Affan pada kesempatan itu menyampaikan, selamat datang kepada Defriaty Tamba yang sudah meringankan langkah untuk berkunjung ke Desa Gelam Seisarimah.
Kemudian, ia juga menuturkan apresiasi terhadap kunjungan dari wakil rakyat itu dalam memerhatikan situasi yang ada di Bandarkhalifah khususnya di Desa Gelam Seisarimah.
Mewakili suara masyarakat St A Sitinjak mengatakan, bahwa Defriaty Tamba merupakan anggota dewan yang kerap reses ke Gelam Seisarimah. "Untuk itu kami sangat senang dan bangga atas kehadiran ibu dalam mendengar berbagai keluhan maupun aspirasi masyarakat Gelam Seisarimah. Semoga ke depannya, aspirasi ini dapat terealisasi," harapnya.
Ia juga meminta agar Kader Partai Hanura itu mengajak Bupati dan Wabup turun ke lapangan guna meninjau kondisi infrastruktur jalan, mulai dari Tanjungberingin hingga ke Bandarkhalifah khususnya di Desa Gelam Seisarimah. "Hal itu dilakukan supaya Bupati dan Wabup mengetahui bagaimana situasi jalan tersebut,
Sedangkan, Kepala Dusun Pardomuan Nauli Charles Nainggolan kepada Defriaty Tamba mengusulkan supaya bantuan bedah rumah dikampungnya agar diperjuangkan." Karena sudah ada beberapa rumah warga yang sudah tidak layak huni dan perlu dibantu,ungkapnya.(Amin Sembiring)
Minggu, 22 Oktober 2017
Tidak Memiliki TPT, Jalan Sergai Menuju Batubara Dikeluhkan Para Pengendara
Sergai (Sorot news)
Sepanjang jalan di Kecamatan Bandarkahlifah, Kebupaten Serdangbedagai (Sergai) menuju Kabupaten Batubara tepatnya di wilayah Desa Juhar dan Bandartengah dikeluhkan para pengendara roda dua dan empat. Pasalnya, jalan tersebut hingga saat ini belum memiliki TPT (Tembok Penahan Tanah).
sekian disampaikan warga sekitar J Tarigan, ucu, Muhyar, Ali saat berbincang-bincang dengan Sorot news, sabtu(21/10) di Bandarkhalifah.
Tarigan mengatakan, jalan kelas propinsi itu merupakan akses vital yang kerap dilalui masyarakat yang hendak ke Batubara dan ke Kota Tebingtinggi. "Jalan itu sangat ramai dilalui kendaraan yang hendak ke Batubara dan ke Tebingtinggi. Namun, sangat disayangkan akses tersebut tidak memiliki TPT guna manahan struktur jalan," katanya.
Ia menambahkan, bahwa infrastruktur yang dibangun sejak 2011 itu dinilai meresahkan pengguna jalan. Karena, bisa saja sewaktu-waktu jalan itu ambruk dan membahayakan para pengendara apalagi bila melewatinya di malam hari.
Hal senada juga dikatakan ali. Dia pun menyampaikan, akibat tidak dibangunnnya tembok penahan tanah itu sudah ada beberapa titik ruas jalan yang ambruk dan menimbulkan kecelakaan lalu lintas. "Beberapa hari yang lalu telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan tersebut. Diduga kuat, pengendara mobil tidak mengetahui ada badan jalan yang ambruk sehingga mobil pun terbalik," ungkapnya.
Dari situasi yang ada warga berharap, agar Pemprovsu melalui Dinas PU bina marga tidak tutup mata dan sesegera mungkin memberikan solusi untuk mengatasi persolan tersebut. "Kami berharap pemerintah provinsi melalui dinas terkait secepatnya membangun TPT di jalan tersebut agar ke depannya tidak lagi mengganggu dan mengancam keselamatan pengendara," harap warga. (Amin sembiring)
Polsek Labuhan Ruku Berhasil Gagalkan Transaksi 10 Kilo Ganja Kering
Batubara| Sorotnews
Sebanyak 10 Kg daun ganja kering berhasil di amankan oleh personil Polsek labuhan Ruku dibawah pimpinan Kapolsek AKP MARALIDANG HARAHAP.
Penangkapan ganja kering tersebut bertempat di Gg cirit Dsn II Desa Bagan Dalam Kec. Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Kamis, 28 Sept 2017 sekitar pukul 09.00 Wib.
Awal pengungkapan tersebut, dimana personil Polsek Labuhan Ruku mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada warga yang sedang melakukan transaksi Narkotika jenis ganja di kediaman tersangka yang berinisial N (42 tahun).
tak hanya pelaku, SR (28) seorang Nelayan warga Gg Cirit Dsn II Ds.Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara Jln Beringin Dsn II Desa Bogak Kec Tanjung Tiram Kabupaten Batubara juga ikut diringkus petugas karena diduga telah melakukan transaksi Narkotika Jenis Ganja tersebut.
Kapolsek Labuhan Ruku AKP Maralidang Harahap membenarkan bahwa Personil Polsek Labuhan Ruku telah melakukan penangkapan kepada satu orang pemilik ganja dan satu orang lainnya diduga pembeli.
“Kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada Warga yg sedang transaksi narkotika jenis ganja di Gg cirit Dsn II Desa Bagan Dalam Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara, mendapat informasi tersebut kami langsung terjun ke TKP untuk melakukan penyelidikan dan benar, setibanya di TKP kami menemukan tersangka Syamsul Rizal yang darinya ditemukan 3 paket kecil ganja” Dari hasil penyelidikan, diperoleh keterangan dari SR bahwa ganja tersebut ia beli dari N yang pada saat itu juga ada di TKP.
Kepada petugas, tersangka (N) mengaku bahwa benar beliau menjual ganja kepada saudara SR beliau juga mengakui jika masih ada ganja lain yang disimpannya dikandang ayam miliknya.
Atas kejadian tersebut, polisi menyita barang bukti sebanyak 10 Kg daun ganja, 3 amp/paket kecil ganja, uang sebesar Rp 20.000 dan 1 ember besar warna merah maron.
Aktivis atau Ketua Umum LSM MITRA sangat bangga dan meng apresiasi kinerja Jajaran Polsek Labuhan Ruku dibawah ke pemimpinan AKP.Maralidang Harahap saat wartawan meminta komentar terkait kasus penangkapan Narkotika tersebut.
PT.PLN Ranting Tanjung Tiram Diduga Lakukan Penipuan,Masyarakat Resah
Batubara| Sorotnews
Oknum Petugas PT.PLN Ranting Tanjung Tiram Diduga Lakukan Penipuan Kepada Konsumen dalam pembayaran Rekening listrik,dengan angka meter yang sudah dibayar malahan di suruh bayar lagi di pembayaran bulan berikutnya,sehingga membuat masyarakat atau Konsumen Resah serta merasa di rugikan oleh Perusahaan PT.PLN.
Menurut Masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan pak kami resah dan merasa dirugikan masa sih pak yang sudah dibayar angka meter kok dibayar lagi,asal kami tanyakan petugasnya mereka mengatakan nanti bulan depan pak tinggal bayar beban saja orang bapak,ungkap masyarakat yang enggan disebut namanya,Jumat,22/9 di Tanjung Tiram.
Saat wartawan Sorotnews Konfirmasi melalui petugas bernama Danu mengatakan itu kesalahan teknis pak,itu dari kantor cabang,gini saja pak nanti kalau pembayaran bulan depan tinggal bayar beban ungkapnya dikantornya.
Menurut Ketua Umum LSM MITRA terkait dugaan penipuan oknum Petugas PT.PLN Ranting Tanjung Tiram,sebaiknya laporkan saja ke Polres karena hal ini bukan hanya dugaan penipuan tapi bisa juga dugaan penggelapan,Juga Nada yang sama dikatakan oleh Kasie Intel Kejari Batubara M.Harris melalui Konfirmasi di telefon selularnya 23/9 .(Tim)
Mendagri Lantik Harry Nugroho Sebagai Plt Bupati Batubara
Medan - Sorotnews
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo melantik Harry Nugroho sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kabupaten Batubara. Dilantiknya Harry terkait status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada OK Arya Zulkarnain.
Pengangkatan Harry Nugroho sebagai Plt Bupati Batubara dilakukan di Aula Martabe, Kantor Gubernur Sumatera Utara, tertuang dalam surat Menteri Dalam Negeri bernomor 132.12/4236/SJ kepada Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 14 September 2017. Pembacaan surat Mendagri dibacakan Kepala Biro Otonomi Daerah Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung, dalam pertemuan antara Mendagri, Tjahjo Kumolo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Utara dan Kota Medan. Surat Mendagri menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, diatur ketentuan bahwa Kepala Daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Kemudian dalam hal kepala daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangannya, Wakil Kepala Daerah harus melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah. Demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Batubara, diperintahkan Wakil Bupati Batubara Harry Nugroho untuk melaksanakan tugas dan wewenang selaku Pelaksana Tugas Bupati Batubara.
"Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimohon kepada Saudara Harry Nugroho untuk melakukan monitoring terhadap kasus tersebut, serta melaporkan perkembangannya kepada Menteri Dalam Negeri," ucap Basarin Yunus membacakan surat Mendagri, Jumat (15/9/2017).
Setelah dibacakannya surat keputusan, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi langsung menyerahkan dan melantik Harry Nugroho sebagai Plt Bupati Batubara di hadapan Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri mengingatkan para pejabat di Indonesia untuk menjalankan amanah dengan benar dan tidak keluar dari jalur. Apalagi terlibat korupsi seperti yang selama ini terjadi.
"Harus hati-hati. Jangan mudah terpancing dengan suatu hal yang bisa menjebak, karena semua aturan itu ada. Saya mohon, pahami area rawan korupsi, jangan terlibat," tegas Tjahjo. Tjahjo juga mengingatkan, kepada pejabat untuk jangan sekali-sekali menyalahi kewenangan yang diberikan negara. Kepada para pejabat juga dipesankan agar selalu berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan, karena semua gerak-gerik terurai dipantau.
"Selalu diingatkan oleh Bapak Presiden, dan lama-lama orang jadi pejabat pusing juga. Kalau terima tamu takut, karena jebakan jebakan itu sangat banyak. Jadi harus hati-hati," Tjahjo menandaskan. Plt Bupati Batubara RM Harry Nugroho mengatakan, dirinya siap melanjutkan roda pemerintahan dan mengaku masih banyak yang harus dipelajarinya.
"Saya akan melakukan sesuatu yang saya rasa benar dan sesuai aturan. Saya minta seluruh SKPD bekerja semestinya dan berpedoman pada aturan dan hukum," ucap Harry.
Seperti diberitakan, OK Arya bersama Cs lainnya ditangkap KPK pada Rabu (13/9/2017) OK Arya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur daerah sebesar Rp 4,4 miliyar(Alaiaro Nduru)
KPK Melakukan OTT Terhadap Bupati Batubara Barbutnya Sejumlah Uang
MEDAN |Sorotnews
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) informasinya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Batubara, OK A Rabu (13/9/2017) siang.
Informasi diperolehSorotnews Rabu (13/9/2017) orang nomor satu di Kabupaten Batubara itu ditangkap diruang kerjanya. Dari OTT, selain Bupati Batubara, tim KPK berhasil juga menyita uang senilai Rp 1 miliar lebih.
Tidak Bupati saja yang kena OTT, namun ada juga pihak lain yang diamankan. Namun, belum diketahui identitas oknum tersebut. Beberapa Masyarakat Kabupaten Batubara kepadaSorotnews membenarkan adanya OTT dilakukan KPK terhadap Bupati yang duduk dua periode tersebut.
“Benar, tadi siang KPK OTT kepala daerah Pemkab Batubara. OTT nya diruang kerja dan ada uang Rp 1 miliar lebih,” sebut sumber yang enggan dituliskan namanya.
Sementara itu, oknum PNS di Batubara juga menyebut ada mendengar OTT oleh KPK terhadap petinggi di sana. “Saya dengar begitu ada OTT. Dan saya tanya kepada teman-teman, memang benar adanya,”sebut oknum PNS yang tak menyebutkan namanya.
Juru bicara KPK Febri Diansyah ketika dikonfirmasiSorotnews ke selulernya tidak diangkat. Pesan singkat (SMS) yang terkirim dibalas dengan Tulisan "Tim KPK sejauh ini mengamankan sekitar 7 orang disana,ada dari unsur Penyelenggara Negara/Kepala Daerah,Pejabat Dinas,dan Swasta. Untuk Kepentingan pemeriksaan awal,mereka dibawa ke polda Sumut. OTT dilakukan terkait dengan pengurusan sejumlah Proyek di Daerah tersebut,sejumlah Uang juga di amankan". Setelah pemeriksaan awal di lakukan,mereka akan di bawa ke kantor KPK di Jakarta dan dalam waktu maksimal 24 Jam akan di tentukan status hukumnya hasilnya akan di sampaikan di konferensi pers besok." BalasJuru bicara KPK tersebut
hilangnya pemberitaan terkait raibnya kas Daerah Batu Bara sebesar Rp.80 M pada tahun 2011, kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menggelar kembali aksi tangkap tangan terhadap Bupati Kabupaten Batu Bara, Ok Arya Zulkarnain pada pagi tadi sekitar pukul 11.00 wib di ruangan kerjanya paska acara peringatan HKG PKK Ke-45 di Aula Kantor Bupati setempat, Rabu (13/9/2017).
Selain Ok Arya Zulkarnaen, KPK juga telah menangkap enam orang di rumah dinas Bupati Batubara, Sumatera Utara, yang diduga sebagai orang kepercayaan Bupati Batu Bara.
KPK Ciduk Ok Arya Zulkarnain pada pagi tadi sekitar pukul 11.00 wib di ruangan kerjanya paska acara peringatan HKG PKK Ke-45 di Aula Kantor Bupati Batu Bara
“Ya benar, selanjutnya tunggu konferensi pers,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif saat dikonfirmasi, Rabu.
Hingga saat ini, belum diketahui secara pasti siapa siapa saja nama yang telah ditangkap dan berapa pihak yang terlibat, berapa barang bukti uang suap, serta bagaimana motif-motif telah tertangkapnya orang nomor satu di Kabupaten Batubara tersebut.
dalam operasi tangkap tangan itu.
KPK belum menjelaskan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Batubara, Ok Arya Zulkarnaen.
“Rencananya, Kamis ini (14/9/2017), “kami” (KPK) akan segera menggelar konferensi pers terkait penangkapan tersebut.
sampai sejauh ini sudah ada kepastian yang membenarkan penangkapan itu.
Empat Kepala SKPD Batu Bara ketika dihubungi membenarkan terkait kabar tersebut
Terbitnya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ternyata Pengelolaan,Penyaluran,Pemanfaatan,dan Penggunaan Dana Desa sungguh menjadi Historis dan menjadi dilema di Kabupaten Batubara.
Beberapa Kepala Desa di Kabupaten Batubara yg tidak mau disebutkan namanya mengeluh kepada wartawan tentang dilema dalam Pengelolaan,Penyaluran,Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa.Kami Kades harusnya dalam Pengelolaan,Penyaluran,Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa,cukup Melengkapi Administrasi dan bendahara Desa ke Dispenda namun seperti pemberdayaan selalu saja kami di jadikan sapiperah dari oknum BPMPD harusnya Bimtek dan pelatihan hak sepenuhnya Kades namun mereka yang mengelolanya dengan modus disuruh kami membuat surat pernyataan seolah kami Kades yg minta mereka melaksanakan Bimtek dan Pelatihan,dengan anggaran sepenuhnya kami serahkan kepada oknum BPMPD d cetus para Kades kepada Tim Sorotnews senin,11/9 di halaman kantor Bupati Batubara.
Saat oknum BPMPD dikonfirmasi melalui Oberlin membantah adanya interpensi kepada Kades dalam Pengelolaan,Penyaluran,Pemanfaatan dan Penggunaan Dana Desa dan kami tidak pernah kami menerima dan meminta upeti dari Kades,itu hanya isu yang tidak benar,tegas Oberlin kepada wartawan.
Ketika Kepala Inspektorat Kabupaten Batubara dikonfirmasi melalui telepon selularnya 0821650812.... senin,11/9 mengatakan kalau masalah Bimtek dan Pelatihan kami tidak tahu,dan kalau masalah laporan LSM MITRA terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum Kades Pematang Rambai di kejaksaan negeri Batubara dan dilanjutkan pihak Kejari Batubara menyurati Inspektorat dan surat Kejari Batubara telah kita balas kita tidak perlu lama-lama,kita proses dan langsung kita balas ungkap Kepala Inspektorat kepada wartawan Sorotnews di Batubara.
Saat oknum Kejari Batubara melalui Kasi Intel M.Harris,SH.MH. dikonfirmasi Wartawan Sorotnews mengatakan bahwa surat yang dilayangkan oleh Kejari Batubara ke Inspektorat sampai saat ini belum ada dibalas,namun demikian kita akan menyurati lagi Inspektorat dan kalau juga tidak dibalas maka kita tetap melakukan proses hukum,tegasnya Senin,11/9 kepada wartawan di ruang Kasi Intel Kejari Batubara.
Saat Ketua Umum LSM MITRA Alaiaro Nduru diminta komentar nya mengatakan dilema paling terpopularitas di Kabupaten Batubara adalah Cuci Tangan dan seperti kasus dugaan penyalahgunaan Dana Desa oleh oknum Kades Pematang Rambai MS juga sampai saat ini tidak ada realisasi laporan LSM MITRA di Kejari Batubara karena proses hukum memiliki tahapan dan ternyata surat Kejari Batubara yg di layangkan ke Inspektorat sampai saat ini tidak ada balasan diduga Inspektorat Batubara Muluskan LPJ Kades Pematang Rambai,kini Tim Investigasi LSM MITRA menemukan beberapa titik pembangunan Sumur Bor yg mana bangunannya dibangunkan tapi Sumur Bor tidak diborkan namun air disalurkan dari pengeboran Sumur PNPM Mandiri dan saat ini ada Sumur Bor yg tak berfungsi,ungkap Nduru kepada wartawan senin,11/9 dikantornya
Puing-puing Bangunan Puskesmas Pagurawan di Jual Ke Pengusaha Oleh Oknum Rekanan,Dinkes Tutup Mata
Batubara| Sorotnews
Proyek DAK Dinas Kesehatan Pembangunan Puskesmas Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara menjadi teka-teki.Proyek DAK tersebut Senilai Rp.2.554.212.000,-diduga Spek Pembangunan tidak sesuai RAB dan Juknis Nasional dan Puing-puing Bangunan Puskesmas di Jual Ke Pengusaha tambang udang berinisial Kores sebanyak 10 truk dan Pengusaha Pabrik Es sebanyak 20 truk dengan harga berfariasi mulai dari Rp.250.000,-sampai Rp.300.000,- per satu truk.
Berdasarkan hasil investigasi Tim LSM MITRA dan Wartawan Sorotnews saat dikonfirmasi Pengusaha Pabrik Es melalui petugasnya marga Butar-butar pada hari Kamis, 7/9/2017 mengatakan ini pak kami beli dari Edi Ende seharga Rp.250.000,-per mobil cuman sekitar 20 mobil pak untuk timbunan,kami tidak tahu pak kalau ini asset atau tidak dibolehkan untuk di jual ungkap marga Butar-butar kepada wartawan.
Saat hal ini dikonfirmasi di lokasi tambang udang Kores ternyata kores tidak jumpa tapi anggota kerjanya mengatakan kalau Puing-puing Bangunan Puskesmas tersebut dibeli untuk timbunan jalan di tambang udang Kores ungkap anggota kerjanya kepada wartawan.
Saat ditanya kepada oknum pengawas Proyek Puskesmas Pagurawan bernama Mansur mengatakan kalau Puing-puing Bangunan Puskesmas tersebut di hibahkan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat,saat ditanya masyarakat yang mana Mansur menyuruh wartawan Sorotnews ngomong sama yang bernama Edi Ende,tapi saat ngomong sama Edi Ende beliau mengatakan kalau dia juga adalah Ketua sebuah LSM di Kabupaten Batubara dan saat kita meminta jumpa langsung dilokasi Proyek Edi Ende tidak dapat datang alasannya ada kesibukannya.
Saat hal ini dikonfirmasi ke Dinas Kesehatan melalui Sekretaris dr.Deni mengatakan bahwa itu diluar kepengetahuan kami pak,dan kalau hanya Puing-puing yang dijual tidak palah masalah asal jangan bekas baja ringan atau kayu-kayunya,terimakasih untuk rekan-rekan LSM MITRA dan Wartawan Sorotnews atau informasi tentang Laporannya,nanti kita akan panggil dan menegur Rekanannya,ungkap dr.Deni Kamis,7/9 di ruang kerjanya kepada wartawan.
Menurut Ketua Umum LSM MITRA bahwa setiap bangunan pemerintah sebelum diruntuhkan harusnya dilelang kepada Rekanan melalui bagian Asset dan hasil pelelangan tersebut di masukkan ke kas daerah,bukannya dijual oleh oknum yang tak berkepentingan untuk meperkaya diri secara pribadi,ungkap Ketum LSM MITRA kepada wartawan.(Tim)
Beberapa Unit Usaha di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batubara seperti Pabrik Kelapa sawit(PKS), Rumah Sakit,Klinik dan Puskesmas yang Tidak Memiliki Izin AMDAL dan/atau UKL-UPL serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah(IPAL) dinilai melanggar Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (UU PPLH) Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ketua Umum LSM MITRA Alaiaro Nduru ketika melakukan investigasi di Rumah Sakit, Puskesmas,Klinik,dan Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Batubara mengatakan harusnya sebelum di terbitkan Surat Izin Usaha lebih dulu dilengkapi dan memiliki dokumen atau Izin AMDAL,UKL-UPL dari Badan Lingkungan Hidup(BLH) Kabupaten Batubara sesuai UUPPLH 32/2009 Bab X bagian 3 Pasal 69 Tentang larangan melakukan pencemaran,memasukkan Benda Berbahaya Beracun (B3),Memasukkan Limbah ke Media Lingkungan Hidup,melakukan Pembukaan lahan dengan cara membakar dan lain sebagainya.
Ketua Umum LSM MITRA menegaskan bahwa sanksi atas Pelanggaran UUPPLH Bab XV tentang ketentuan Pidana Pada Pasal 97-123 salah satunya adalah dalam pasal 103 yang berbunyi:"setiap orang yg menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dipidana dengan Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3(tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,-(satu Miliar Rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,-(Tiga Miliar Rupiah).
Yang kita sayangkan cetus Nduru adalah pemerintah memiliki wewenang Audit lingkungan hidup yang Tercantum dalam UU.No.32 tahun 2009 Tentang PPLH pada pasal 48 & 49 ayat(1),dan pada pasal 63 pemerintah Daerah memiliki Tugas dan wewenang untuk melaksanakan pengendalian Pencemaran,atau Kerusakan lingkungan hidup ungkap Ketum LSM MITRA di kantornya.
Dokumen lingkungan terdiri dari AMDAL (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan), UKL ( Upaya Kelola Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan).
“Ketiga dokumen ini wajib dimiliki dan tidak bisa kurang satu pun dan harus lengkap ketiganya. Selain itu, semua Rumah Sakit, klinik,Puskesmas dan Pabrik Kelapa Sawit harus memiliki IPAL dan dikelola sesuai standar,” bebernya, Sabtu,9/9/2017
Limbah Padat Rumah Sakit,Klinik,Puskesmas dan Pabrik Kelapa Sawit Menurut Ketua Umum LSM MITRA selain melakukan pelanggaran tentang UUPPLH, Pihak Rumah Sakit juga diduga melanggar perda tentang kewajiban menyediakan lahan untuk menanam pohon seluas 10% dari luas lahan seluruhnya.
“Parah betul Rumah Sakit bak limbahnya terbuka dan aroma yang ditimbulkan dari limbah tersebut juga sangat menyengat. Selain limbah cair ada pula limbah padat yang juga di buang sembarangan. Seharusnya limbah padat dimusnahkan dengan mesin Incenerator,” ucapnya.
Kami akan melaporkan temuan ini ke BPLH dan Dirjen Penindakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ucap Ketum LSM MITRA
Pihak Rumah Sakit,Klinik, Puskesmas dan Pabrik Kelapa Sawit saat dikonfirmasi mengatakan jika pihaknya akan segera memperbaiki tempat pembuangan Limbahnya dan segera melengkapi dokumen AMDAL serta IPAL.
Gubsu Tengku Erry Targetkan Satu Kecamatan Satu SMAN dan SMKN di Sumut
Gubernur Sumatera Utara Dr H T Erry Nuradi menyampaikan kata sambutan pada Rapat Pimpinan Wilayah Partai Pesatuan Pembangunan di Theme Park, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sabtu (26/08).
Medan| Sorotnews
Gubernur Sumatera Utara Dr H T Erry Nuradi menargetkan setiap satu kecamatan di Sumut harus memiliki setidaknya satu Sekolah Mengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuaran (SMK) Negeri. Untuk pemerataan kualitas pendidikan, menurut Gubsu Erry, maka 437 kecamatan di Sumut paling tidak harus memiliki masing-masing satu SMA dan SMK.
Hal itu disampaikannya di hadapan para kader dan anggota DPR asal saat menghadiri Rapat Pimpinan Wilayah Partai Pesatuan Pembangunan di Theme Park, Pantai Cermin, Serdang Bedagai, Sabtu (26/08). Hadir dalam kesempatan itu mewakili unsur DPP PPP DR.M. Khoyum, Ketua DPW PPP Sumut Yulizar Parlagutan Lubis, Sekretaris DPW PPP Jafaruddin Harahap,Ketua DPC PPP se Sumut, anggota DPRD PPP se Sumut .
Menurut Gubsu, saat ini jumlah SMA dan SMK se Sumut berkisar 700 unit yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun jumlah sekolah menengah milik pemerintah tersebut belum merata dan sebagian besar berada di ibu kota kabupaten/kota.
“AGAR AKSES PENDIDIKAN DAPAT DIJANGKAU SELURUH MASYARAKAT MAKA SETIAP 437 KECAMATAN PALING TIDAK HARUS MILIKI 1 SMA DAN 1 SMK, DAN APABILA KECAMATANNYA PADAT JUMLAHNYA BISA LEBIH DARI ITU. SAAT INI JUMLAH SMA DAN SMK NEGERI DI SUMUT HANYA 700,” KATA TENGKU ERRY.
Sebagai catatan, ketika Tengku Erry Dulu menjabat sebagai Bupati Sergai ia juga menargetkan satu SMA per kecamatan. Dia berhasil menambah 7 SMAN yang ada di Sergai tahun 2005,menjadi 28 unit atau meningkat 400% pada tahun 2013.
Tengku Erry menjelasksan bahwa pendidikan adalah kunci utama bagi kemajuan suatu daerah dan bersifat jangka panjang. Karenanya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Pemprovsu menurutnya terus mendorong kualitas pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya sejak dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi sebagaimana amanat UU NO 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Khusus di bidang pendidikan, sejak undang-undang nomor 23 tahun 2014 diberlakukan, maka secara efektif 1 januari 2017, pendidikan menengah menjadi tanggungjawab Pemprovsu, sedangkan pendidikan dasar menjadi tanggung pemkab/pemko dan pendidikan tinggi tanggungjawab pusat,” jelasnya.
Pemprov Sumut, jelas Erry, terus mendorong agar pendidikan menengah yang menjadi kewenangannya terus maju. “Pendidikan menengah harus lebih baik, salah satu caranya kami melahirkan berbagai terobosan dengan memanfaatkan sistem Informasi dan Teknologi,” ujarnya.
Diawali dengan meningkat jumlah sekolah menengah atas menggunakan komputer pada pelaksaan Ujian Nasional tahun 2017. Pelaksanaan UNBK di Sumuty meninkat darihanya 99 sekolah pada tahun lalu menjadi mencapai 1.500 sekolah.
“Ini hal yang lebih baik dibandingkan tahun lalu. Peningkatannya sangat signifikan. Kita berharap tahun depan targetnya 70-80 persen sekolah bisa melaksanakan UNBK tahun depan,” harap Gubsu Erry.
Dengan UNBK, lanjut Erry, tentunya akan sangat memberikan kemudahan baik dari sisi distribusi kertas ujian, kebocoran soal maupun dari segi efektifitas waktu pemeriksaan hasil ujian.
Selain itu, terobosan lainnya yang dilakukan adalah Pemprovsu menjadi provinsi yang pertama di Indonesia menerapkan sistem online pada penerimaan peserta didik baru (PPDB online). Sistem ini bertujuan menghilankan praktik KKN yang kerap terjadi pada setiap penerimaan siswa baru.
“Alhamdulillah kita punya komitmen bersama dengan DPRD dan pemangku kepentingan lainnya perbaiki Sumut, dan ikut dipantau oleh Tim Korsupgah KPK, maka sistem PPDB online kita laksanakan secara benar. Walaupun banyak kelemahan, seperti kelemahan teknis, dan kelemahan lain yang memang perlu ada perbaikan. Tapi kami tetap konsisten,” terang Erry.
Selain itu, pihaknya menerapkan melahirkan program terobosan pelayanan bidang pendidikan di Sumut yang seluruhnya sudah menggunakan sistem elektronik. Sistem elektronik meliputi berbagai sektor yakni berita pendidikan secara global hingga menjangkau ke seluruh kabupaten kota.
Kemudian kolaborasi antar stakeholder (jalinan kerjasama) untuk bidang pendidikan yang dimulai dari Gubernur, Sekda, Kadis Pendidikan, Sekretaris Disdik, Dewan Pendidikan Provinsi, Pengawas dan Kepala Sekolah serta peserta didik dan orangtua.(Mahdar Damanik)
Wagub Buka Pameran Pendidikan Taiwan di Medan, Harapkan Bermanfaat Bagi Pembangunan SDM
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Dr Hj Nurhajizah Marpaung membuka Pameran Pendidikan Tinggi Taiwan di Medan, Minggu (27/8).
Medan| Sorotnews
Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Dr Hj Nurhajizah Marpaung membuka Pameran Pendidikan Tinggi Taiwan di Medan, Minggu (27/8). Kegiatan ini diharapkan mendatangkan manfaat bagi pembangunan khususnya Sumber Daya Manusia (SDM).
“KITA SEMUA TAHU BAHWA TAIWAN MERUPAKAN NEGARA YANG MENGAGUMKAN. BERBAGAI KELEBIHAN DAN KEUNGGULAN DI NEGERI INI MENJADIKANNYA INGIN DIKUNJUNGI ORANG-ORANG DARI NEGARA LAIN,” UJAR WAGUB.
Mulai dari industri besar hingga budaya khas, Taiwan terletak di posisi strategis secara ekonomi di Asia. Kondisi ini membuat negara ini menjadi tempat penghubung industri dan punya peran penting dalam menjembatani pasar Asia yang sedang berkembang dengan Eropa, Amerika dan Jepang.
“Dengan keunggulan kompetitif dalam industri teknologi dan manufaktur, melalui pameran ini tentu diharapkan akan membawa manfaat bagi kita semua, untuk memperkenalkan bagaimana pendidikan di sana,” sebut Nurhajizah.
Pameran ini juga lanjut Nurhajizah, untuk lebih menjalin kerja sama dan persahabatan yang lebih erat antara Indonesia-Taiwan pada saat ini dan masa mendatang.
“Indonesia adalah mitra dagang urutan ke-12 terbesar Taiwan pada 2014 dan sumber impor urutan ke-9 terbesar seta pasar ekspor urutan ke-14 terbesar. Ekspor utama Taiwan ke Indonesia adalah produk minyak, besi dan baja, bahan baku tekstil, suku cadang mesin, bahan kimia dan lainnya. Sementara ekspor dari kita seperti gas alam, batubara, tembaga dan emas serta kayu dan karet,” jelasnya.
Disebutkan Wagub, Indonesia adalah negara terbanyak ke tiga setelah Malaysia dan Jepang yang warga negaranya belajar di Taiwan. Sehingga dengan pameran ini kata Nurhajizah, dapat menarik minat pelajar Sumut untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di negara itu.
“Tentu kita akan memilih perguruan tinggi yang akan memberikan ilmu kepada anak kita, apalagi peningkatan mutu SDM untuk meningkatkan daya saing sudah menjadi prioritas pembangunan di Sumatera Utara,” jelasnya.
Pembangunan SDM yang lebih kokoh, kreatif dan inovatif, membentuk nilai terhadap generasi penerus, adalah satu dari sekian banyak program prioritas Sumatera Utara. “Ya kita mendorong kalau untuk memajukan daerah. Karena memang pembangunan itu harus dilaksanakan dengan cepat. Potensi kita banyak, tetapi kalau lambat, kita bisa tertinggal di belakang,” sebutnya.
Sementara Anggota DPD RI Parlindungan Purba yang hadir sebagian tamu undangan, menyebutkan bahwa event pameran ini bisa memperkuat hubungan kerjasama antara Sumut dan Taiwan. Sebab selain pendidikan tinggi, juga ada kerja sama yang telah dibangun.
“Karenanya kita berharap hubungan baik ini bisa memberikan pengaruh positif bagi pembangunan di Sumut,” katanya yang menyebutkan setidaknya ada 50 universitas di Taiwan yang menawarkan warga Sumut untuk bisa menempuh pendidikan di negara tersebut.(Carles Rajagukguk)
Dinas Perindag Sumut Tinjau Garam Masuk di Belawan, Stok Garam Sumut Aman
Kepala Disperindag Sumut, Alwin beserta rombongan meninjau pembongkaran garam asal Australia yang diimpor PT Garam di Pelabuhan Belawan.
Medan| Sorotnews
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara (Disperindag Sumut) menjamin stok garam untuk ketersediaan masyarakat Sumut dijamin aman, setelah masuknya pasokan garam sebesar 3.600 ton yang dipasok PT. Garindo dari negri asal Kanguru Australia.
“PEKAN INI SUDAH ADA MASUK 3.600 TON GARAM YANG DIPASOK PT GARINDO DAN ADA 22.500 TON ASAL AUSTRALIA YANG SEBAGIAN DIANTARANYA UNTUK SUMUT,” UJAR KEPALA DISPERINDAG SUMUT, ALWIN DI MEDAN, MINGGU (27/8).
Dia mengatakan itu usai meninjau pembongkaran garam asal Australia yang diimpor PT Garam di Pelabuhan Belawan dan meninjau gudang garam tersebut di kawasan Rumah Potong Hewan, Medan Deli. Alwin dan jajarannya langsung meninjau garam yang berada di Kapal Uni Challege Singapore dengan nomor buritan IMO 9606546.
Alwin yang didampingi Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Sumut, Misbah dan Kepala UPT Perlindungan Konsumen dan Pengelolaan Standar Medan, Disperindag Sumut, Perdana Pandia menyebutkan kebutuhan garam daerah itu per tahun sebanyak 28.200 ton.
Kebutuhan itu mengacu pada jumlah penduduk Sumut yang 14,1 juta jiwa dengan kebutuhan per kapita 2 kilogram per tahun.
“Disperindag Sumut terus berkoordinasi dengan semua yang terkait termasuk perusahaan pemasok untuk bisa mengatasi kelangkaan garam yang sempat tejadi pascaketatnya pasokan garam dari Madura,” katanya.
Pasokan ketat dari Madura terjadi karena daerah itu mengalami gagal panen akibat curah hujan dan kelembaban udara yang tinggi. Sumut sendiri, sudah langsung berkoordinasi dan menginformasikan termasuk ke pemerintah pusat saat mulai terjadi kelangkaan.
“Mudah- mudahan kelangkaan garam bisa teratasi di Sumut,” ujar Alwin.
Dengan kelangkaan teratasi, maka harga jual juga bisa ditekan kembali ke angka normal. Akibat langka, harga garam kualitas bagus sempat mencapai Rp8.000 per kg dari harga normal Rp6.000 per kg.
Corparate Secretary PT. Garam (Persero), Hartono mengakui, garam impor asal Australia yang dipasok perusahaan tersebut sudah masuk ke Pelabuhan Belawan, Sumut pada Jumat lalu.
“Garam impor yang masuk Pelabuhan Belawan sebanyak 22.500 ton dan sedang dalam proses bongkar itu untuk kebutuhan di Sumatera termasuk Sumut,” katanya.
Dia tidak merinci berapa alokasi untuk Sumut karena akan didistribusikan ke industri kecil menengah (IKM) dan usaha kecil menengah sesuai permintaan pemerintah kota/kabupaten yang sudah diverifikasi.
“Distribusi diharapkan lancar apalagi diawasi Satgas Pangan,” katanya. Hartono mengatakan garam sebanyak 22.500 ton yang masuk ke Pelabuhan Belawan merupakan tahap ketiga. Tahap pertama sebanyak 25.000 ton melalui pelabuhan di Banten, 10 Agustus 2017 yang diperuntukkan bagi warga Jawa Barat, sebagian wilayah di Jawa Tengah, dan Kalimantan.
Adapun tahap kedua melalui Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sebanyak 27.500 ton untuk didistribusikan ke Jawa Timur dan sebagian wilayah Jawa Tengah. “Garam baku yang disalurkan melalui berbagai IKM itu harus diyodisasi atau pemberian yodium ke garam,” katanya.(Jolison Reformator Rajagukguk)
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi menerima Penghargaan Khusus Pendukung Kebangkitan Zakat pada acara pemberian anugerah Baznas Awards 2017 di Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (25/08/2017) malam.
Penghargaan Baznas Awards ini diberikan kepada Tengku Erry atas perhatian, bantuan, bimbingan dan dorongan sebagai Gubernur Sumut kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara.
Penghargaan yang diterima Tengku Erry itu diserahkan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pusat Prof Bambang Sudibyo. Selain Gubernur Sumut, Baznas Awards 2017 juga diberikan kepada bupati/walikota, sejumlah Gubernur dan stakeholder lainnya se-Indonesia.
Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi seluruh kepala pemerintah di Indonesia, seluruh organisasi serta perusahaan baik BUMN, BUMD maupun perusahaan swasta untuk terus menginspirasi dan mendukung program kebangkitan zakat di Indonesia.
Usai menerima penghargaan, Gubsu Tengku Erry Nuradi didampingi Ketua Baznas Provsu Amansyah Nasution mengucapkan rasa syukur atas penghargaan yang diterima.
‘’DENGAN BERZAKAT DIYAKINI MAMPU MENSEJAHTERAKAN UMAT,’’ UCAP ERRY.
Ke depan, Erry berharap, Baznas Sumut yang dikukuhkan beberapa bulan yang lalu dapat terus bekerja maksimal sesuai amanah yang diberikan. Karena sesungguhnya potensi zakat dan infak di Sumut itu sangat besar sekali.
‘’Di Sumut, kita harus berkoordinasi dengan baik, Baznas dengan instansi, lembaga dan seluruh komponen masyarakat agar sukses mengelola zakat. Kita ingin pengelolaan zakat di Sumut lebih baik dan profesional,” harap Erry.(Alaiaro Nduru)
Beberapa Kepala Desa di Kecamatan Tg tiram Kab Batu bara melalui Dana Desa (DD) melakukan Pembangunan / Renovasi Kantor Desa Sesuai dengan spek dan Juknis yg telah terencana sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) sehingga mampu merubah wajah Kantor Desa dengan penataan Ruang Kerja yang begitu rapi hingga menimbulkan Nuansa Indah untuk dipandang dan nyaman untuk didatangi oleh masyarakat pada umumnya.
Ketua Umum LSM MITRA sangat meng-apresiasi Pengelolaan,Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa di beberapa Desa di Kecamatan Tanjung Tiram mengatakan Kades-Kades yg telah berhasil membangun Desanya,kita berharap masyarakat tetap memberi dukungan dalam menjalankan roda pemerintahan Desa, Hal itu dilakukan oleh Pemerintah desa untuk memberi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Salah satunya di Desa ""Ujung Kubu Kades Nurdin , Desa Bagan Baru Kades Ilham Rambe, Desa Guntung Kades Zamal, Desa Mekar Laras Kades M.Atan, Desa Bandar Sono Kades Ayub, Desa Bagan Dalam Kades Zulkifli,Desa Suka Maju Kades Kusrin , Desa Kampung Lalang,Desa Bogak Kades Kholik Nasution, Desa Pahlawan Kades Samsul, Desa Lima Laras,Desa Sentang, Desa Jatimulia Kades Tukino,Desa Tali Air Permai,Desa Bandar Rahmat dan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara terdapat bangunan kantor Kepala Desa yang Cukup Megah dan hal ini tidak terlepas dari wujud aslinya Para Kades yang Benar-Benar membangun infrastruktur dan juga memberi pelayanan yg cukup baik kepada masyarakat sehingga penggunaan Dana Desa dapat bermanfaat dan di rasakan oleh masyarakat itu sendiri Dengan demikian tentu harus di dukung oleh sarana dan prasarana yang baik pula, dengan mengedepankan Indeks Kepuasan Publik Ungkap A.Nduru kepada wartawan di kantor camat Tanjung Tiram Jumat,25/8.
Kasi PMD Kecamatan Tg tiram mengungkapkan bahwa Pembangunan / Renovasi Kantor Desa ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat."Harus di Ingat, Pembagunan Kantor /Renovasi kantor kepala desa ini tidak terlepas dari kerja sama dan pertisipasi seluruh masyarakat, jadi keberadaan bangunan ini perlu kita jaga bersama-sama," kata kasi PMD Kecamatan Tanjung Tiram.
Di jelaskan lagi oleh kasi PMD keberadaan pemerintahan di desa ini merupakan Instrumen penting dalam mendukung perwujudan misi pembangunan.
"Saya beharap dengan adanya pembangunan kantor kepala desa ini bisa memudahkan segala urusan-urusan masyarakat ,harapnya.
Sementara itu, sebagai kepala desa Ujung kubu "Nurdin" sangat bersyukur telah di Renovasinya kantor kepala desa, dengan demikian dirinya beserta seluruh jajaran pemerintahan Desa Ujung Kubu bisa melayani masyarakat dengan mudah. "Dengan adanya Kantor Kepala Desa yang baru saja di renovasi ini, tentunya akan memudahkan kita untuk melayani segala urusan-urusan kepada masyarakat," paparnya.
Kita juga selalu mengharapkan dukungan-dukungan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan cara seperti ini kita bisa lebih meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat serta Keterbukaan dalam segala aspek. Pungkasnya.(Kaperwil Sumut Sorotnews))
